Utang Pemerintah Joko Widodo Mencapai Rekor Baru, Haruskah Disambut Rasa Haru?

 Jumlah utang pemerintah Jokowi tembus sampai Rp 4.363,2 triliun atau 30,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai Rp 14.395,07 per tanggal 31 Agustus 2018. Tetapi hal ini tak perlu Bung takutkan akan kuat ke ekonomi negara. Karena pemerintah memastikan penggunaan utang secara efisien sekaligus memperlihatkan manfaat yang besar bagi pembangunan dan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan dokumen APBN KiTa, ada beberapa faktor eksternal yang menjadi alasan kenapa utang pemerintah meningkat salah satunya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat (AS). Larisnya opsi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai instrumen pembiayaan proyek bagi Kementerian/ Lembaga (K/L).

Selain itu ada pula efek dari taktik front loading pemerintah ialah dengan menarik pembiayaan di awal pada ketika suku bunga di pasar masih rendah. Hal ini dijalankan pemerintah sebelum bank sentral AS, The Federal Reserve menggencarkan kenaikan tingkat suku bunga acuannya dengan tujuan beban utang sanggup diminalkan sebab tingkat bunga masih rendah.

Di sisi lain, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menilai secara nomimal dan rasio, jumlah utang pemerintah memang meningkat. Namun dia sanggup memastikan pemerintah akan terus berupaya biar rasio utang sanggup dijaga dikisaran yang tidak melewati batas rasio utang.

“Kami akan tetap menjaga di sekitaran itu, jikalau ada dinamika nilai tukar yang mengubah nilai nominal, terutama dari luar negeri, nanti kami akan adjust (sesuaikan),” ungkapnya di Kementerian Keuangan dikutip dari CNNindonesia.com.